Indonesia biofuel policy to reduce palm oil exports

[ business standard ]

Exports of palm oil from Indonesia, the largest producer, may decline by as much as 1.5 million metric tonnes a year after the nation made the use of renewable energy mandatory, a government official said.

“In relation to the mandatory policy for bio-energy issued last month, we see that the use of agricultural products for alternative energy will increase,” Bayu Krisnamurthi, a deputy to Coordinating Minister for Economic Affairs Boediono, said on Wednesday in Jakarta. “This will cut our exports” of palm oil.

A fall in supplies from Indonesia, the top producer of the tropical oil, may help support prices that slumped to a two-year low this week on concern slowing global economic growth will dent demand for commodities.

The mandate is “positive for the week” for palm oil prices, said Tan Ting Min, a plantation analyst at Credit Suisse Group in Kuala Lumpur.

Indonesia said September 26 diesel used for transportation must have minimum 1 per cent biodiesel starting this month. The mix was set at 2.5 per cent for industrial users. The nation also mandated 1 per cent bio-ethanol mix for cars using subsidised fuel starting 2009, while industries using gasoline must ensure 5 per cent of the fuel has bioethanol.

Fossil Fuels: Palm oil, with the highest calorific value of any vegetable oil, can be added to diesel to stretch supplies of fossil fuels. Brazil mandates the use of ethanol, made from sugar cane, in cars while the US uses corn to make ethanol.

Indonesia’s biofuel industry can produce between 1.3 million tonnes to 1.5 million tonnes annually, said Krisnamurthi. Capacity may double to 3 million tonnes by 2010, he said.

The country’s palm oil output will be more than 19 million tonnes next year and exceed 20 million in 2010, he added. Food and chemicals industry may use 4.5 million tonnes this year and next, and 5 million tonnes in 2010, Krisnamurthi said.

Palm oil for December delivery is trading at 1,819 ringgit ($520) a ton on the Malaysia Derivatives Exchange at 4:14 pm local time. Prices have dived 60 per cent from a peak in March.

Futures may average 2,900 ringgit a tonne in 2009, compared with 3,226 ringgit so far this year, Credit Suisse’s Tan said.

Greenpeace mendesak AMEM memulai Revolusi Energi dengan target 40% pada tahun 2020

[ Greenpeace ]

Bangkok, Thailand — Greenpeace mendesak menteri energi di Negara-Negara ASEAN menunjukkan kepemimpinan mereka dan tekad kuat untuk menciptakan masa depan dengan berlandaskan sumber-sumber energi terbarukan yang bersih. Bukan membuat jebakan untuk negaranya pada energi nuklir dan energi fosil yang kotor, berbahaya dan mahal. Desakan ini Greenpeace sampaikan pada pertemuan dengan media yang di adakan tepat saat pertemuan Menteri Energi Negara-negara Asean di Bangkok, Thailand.

Naiknya harga minyak dan batu bara menjadi agenda utama pada pertemuan tersebut dalam mensiasati ketahanan energi di ASEAN. Tetapi pada pertemuan tersebut para menteri energi ini bukan membahas solusi dengan menerapkan energi terbarukan tetapi merencanakan peningkatan energi batu bara dan energi nuklir.

Negara-negara ASEAN yang sedang berkembang harus belajar dari sejarah dan berusaha menurunkan emisi karbondioksida dengan memilih sumber-sumber energi yang terbarukan dan mendorong efisiensi energi pada saat negara-negara tersebut mengkonsumsi energi secara terus menerus dan bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Penurunan emisi gas rumah kaca akan semakin meningkat jika memilih teknologi energi yang salah. 

Negara-negara Asia Tenggara secara kolektif menduduki peringkat ketiga didunia sebagai penyumbang emisi CO2 di antara negara berkembang lainnya setelah Cina dan India. Masa depan perkembangan energi terbarukan di Asia Tenggara di tentukan pilihan-pilihan politik yang diambil oleh pemerintah masih-masih serta ASEAN. Sebagai tuan rumah negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, ASEAN harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk iklim dan energi yang tepat, Keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan memiliki dampak yang berkepanjangan.

 

Tahun lalu ASEAN membuat keputusan bahwa permasalahan perubahaan iklim dan energi sebagai salah satu masalah utama dan keputusan ASEAN untuk meningkatkan energi bersih untuk kebutuhan energi listrik di kawasan ASEAN hingga 10% pada tahun 2010 adalah keputusan yang Greenpeace sambut baik. Tetapi keputusan tahun lalu hanya sekedar keputusan di atas kertas. ASEAN Gagal  mencapai target-target tersebut secara nyata.

Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam telah termakan bujuk rayu industri nuklir dan telah membuat boom waktu untuk seluruh penduduknya. Hal ini bukan cara yang tepat untuk mecapai ketahanan energi dan mengatasi permasalahaan perubahaan iklim. Besarnya biaya dalam pembangunan PLTN dan blom adanya jalan keluar untuk pembuangan limbah yang di hasilkan PLTN. Nuklir bukan lah suatu solusi untuk mengurangi perubahaan iklim

Desakan Greenpeace pada pemerintah negara-negara ASEAN untuk memimpin energi terbarukan serta memulai kebijakan untuk mengurangi emisi CO2. Berikut tahap-tahap yang harus dilakukan para pemimpin negara ASEAN :

• Memenuhi target regional untuk menggunakan 10% sumber energi terbarukan pada tahun 2010
• Menetapkan target 40% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2020
• Membuka mekanisme pendukung Seperti akses jaringan dan pilihan yang baik untuk energi bersih serta dukungan untuk usaha pembangkit listrik  yang mengembangkan energi terbarukan.
• Melakukan standar energi efisiensi yang ketat bagi peralatan elektronik, lampu, gedung serta kendaraan
• Meninggalkan cerita Batu bara bersih dan nuklir adalah sebuah solusi dari perubahaan iklim

— Arie Rostika Utami

Emil Salim: Energi Biofuel Seharusnya Prioritas Terendah

[ Republika ]

Jakarta-RoL-- Pakar lingkungan hidup, Emil Salim mengatakan, energi biofuel yang kerap digembar-gemborkan pemerintah seharusnya menjadi prioritas terendah setelah seluruh alternatif sumber energi lainnya diberdayakan.

"Biofuel harusnya diletakkan sebagai prioritas yang paling rendah setelah kita kembangkan sumber-sumber energi lain seperti panas matahari, angin, dan sungai," katanya dalam diskusi tentang "Global Warming" yang diselenggarakan Universitas Paramadina di Jakarta, Jumat.

Emil Salim yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres) itu menuturkan, energi biofuel berasal dari "palm oil" atau pohon kelapa sawit sehingga membutuhkan banyak lahan untuk menanam tanaman tersebut.

Hal itu, lanjut Guru Besar Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Indonesia itu, tentu saja terasa kontradiktif dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang luas lahannya relatif lebih sedikit dibandingkan luas lautannya.

"Tanah di Indonesia seharusnya 'diselamatkan' terlebih dahulu untuk mencukupi bahan pangan," kata mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup itu. Selain itu, Emil merasa kecewa karena tidak sedikit pohon kelapa sawit di tanah air yang ternyata tidak ditanam di tanah yang terdegradasi tetapi pada daerah hutan.

Sementara itu, pembicara lainnya yaitu Juru Kampanye Iklim dan Energi Asia Tenggara untuk Greenpeace, Nur Hidayati mengemukakan bahwa merupakan hal yang ironis untuk mengedepankan pemakaian biofuel karena kebutuhan untuk energi terbarukan seperti biofuel itu juga mempercepat laju kerusakan hutan di tanah air.

"Permintaan minyak kelapa sawit yang lebih banyak dari negara maju seperti negara di benua Eropa untuk memperoleh energi biofuel akan mempercepat laju deforestasi (kerusakan hutan-red)," kata Nur Hidayati. Laju deforestasi akan bertambah, ujar dia, karena pembukaan lahan untuk tanaman kelapa sawit di lahan gambut seperti yang terjadi di Provinsi Riau dan Pulau Kalimantan membutuhkan pembersihan secara total yang dilakukan dengan cara dibakar.

Sedangkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Chalid Muhammad menyerukan kepada pemerintah agar mencabut izin pengelolaan dari perusahaan yang memiliki daerah lahan atau hutan yang terbakar. "Ini karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu lahan atau hutan tersebut sengaja dibakar atau perusahaan tersebut lalai dalam mengontrol kebakaran," kata Chalid. antara/mim