Negara-Negara D8 Sepakat Proyek Listrik Pedesaan Gunakan Energi Alternatif

[ ESDM ]

JAKARTA. Seluruh delegasi yang hadir dalam pertemuan Working Group on Energy di Kairo (1-2/6) menyetujui pembentukan Proyek Listrik Pedesaan yang akan diterapkan diseluruh anggota D-8 dengan menggunakan energi baru terbarukan, solar, angin dan mini hidro. Delegasi Indonesia mengusulkan proyek ini menjadi flagship project D-8, mengingat semua negara memiliki kepentingan yang sama akan energi pedesaan.

Hadir dalam pertemuan tersebut negara-negara anggota D-8, Sekretaris Jenderal D-8 dan perwakilan Islamic Development Bank.Disamping itu, disepakati pula pembentukan Sekretariat WG on Energy, Task Force on Renewable Energy, Working Group on Mining and Minerals dan pembentukan Forum Bisnis Energi negara-negara D-8.

Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat untuk mengembangkan pemanfaatan langsung energi panas bumi di Indonesia. Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Informasi dan Komunikasi, R. Sukhyar yang menyertai delegasi Indonesia. Turki Merupakan salah satu negara yang maju dalam penerapan teknologi dan pengusahaan langsung energi panasbumi.

Kerjasama ini akan segera ditindak lanjuti Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan para stakeholder yang bergerak di industri panasbumi dengan melakukan kunjungan ke Turki.Working Group on Mining and Minerals yang juga merupakan usulan dari delegasi Indonesia akan segera diajukan pada pertemuan tingkat Menteri D-8 untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah Indonesia menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah perdana WG dimaksud.

Pemerintah Tetapkan Acuan Tarif Listrik Panas Bumi

[ ESDM ]

JAKARTA - Pemerintah menetapkan biaya pokok penyediaan (BPP) sebagai acuan tarif tenaga listrik dari panas bumi untuk tahun 2008.

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono mengatakan, besaran tersebut diajukan PT PLN (Persero). "Jadi tidak merugikan," ujarnya di Jakarta kemarin. Purwono menambahkan, BPP ini juga dapat dijadikan acuan untuk penetapan tarif listrik dari bahan bakar energi terbarukan lainnya, seperti bahan bakar nabati (BBN), hydro, dan Banyu.

Di samping itu, lanjut dia, BPP tersebut juga berlaku bagi pengusahaan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan skala menengah dan pembangkit lainnya berskala kecil. Purwono menjelaskan, harga BPP itu tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ESDM No 269-12/26/600.3/2008 tentang BPP Tenaga Listrik Tahun 2008 yang disediakan PT PLN tertanggal 9 Juni 2008.

BPP itu terdiri atas tegangan tinggi (TT), menengah (TM), dan rendah (TR). Setiap wilayah, kata dia, biaya yang ditetapkan berbeda-beda. Untuk sistem Jawa-Madura-Bali mencapai BPP untuk TT mencapai Rp783 per Kwh. Sementara untuk TM antara Rp849-Rp859 per Kwh, dan TR Rp1.011-Rp1.030 per Kwh.

(sumber: Seputar Indonesia)

Indonesian 'wonder fuel' just plain diesel: report

[ AFP ]

JAKARTA (AFP) — A controversial plan backed by Indonesia's president to turn water into cheap and limitless energy has run aground, with tests showing the wonder fuel is just plain diesel, a report said Tuesday.

Government scientists have revealed that tests on the so-called "Blue Energy," purportedly made from water, showed it was diesel from state oil company Pertamina, the Jakarta Post reported.

"Blue Energy is nothing extraordinary as it is just a form of hydrocarbon or fossil fuel," Research and Technology Minister Kusmayanto Kadiman was quoted as saying.

The energy "breakthrough" grabbed headlines in Indonesia after its inventor, Joko Suprapto, managed to convince President Susilo Bambang Yudhoyono he could separate hydrogen from water, turning it into diesel.

The plan was exhibited at the United Nations climate change conference in Bali in December with the president's blessing.

Suprapto went missing last month but was found in a hospital in West Java suffering from heart problems after Yudhoyono, fearing he had been abducted by jealous oil barons, ordered a police search, Tempo news magazine reported.

Fuel subsidies hurting Indonesia: Pertamina executive

[ AFP ]

SINGAPORE (AFP) — Fuel subsidies in Indonesia are hurting the economy, sucking away precious funds which could have been better used in other areas such as health and economic development, an Indonesian oil executive said Sunday.

The country cannot go on indefinitely subsidising fuel and bold decisions are needed from the government to address the situation, said Widhyawan Prawiraatmadja, a senior vice president with state-owned Pertamina.

"When you continue subsidising oil, there will be some distortion," he said.

"I think the government will have to start making some bold efforts to rectify this, otherwise this is going to continue and perhaps even get worse because of the distortion in the market," he said.

Prawiraatmadja, who was speaking at an Asia security summit in Singapore, said his comments do not reflect that of his employer.

The Indonesian government recently hiked fuel prices by almost 30 percent in what it said was a move to save the budget from the swelling cost of its multi-billion-dollar subsidy scheme on the back of soaring global oil prices,

Fuel prices have been heavily subsidied in Indonesia and since the fuel hike was announced, protests have occurred almost daily across the country.