Showing posts with label Energy Investment. Show all posts
Showing posts with label Energy Investment. Show all posts

Tuesday, April 20, 2010

ICI pertanyakan komitmen Bank Dunia

Oleh: Nurbaiti

JAKARTA (Bisnis.com): Masyarakat Perbatubaraan Indonesia (Indonesia Coal Society/ICI) mempertanyakan implementasi komitmen Bank Dunia yang menyiapkan dana sekitar US$200 juta-US$300 juta untuk membantu Indonesia meningkatkan efisiensi energi dan menekan penggunaan emisi gas rumah kaca.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Senior Energy Specialist Bank Dunia Xiaodong Wang, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia mengubah tren konsumsi energi dari batu bara ke energi terbarukan, seperti penggunaan geothermal dan gas alam.

Menurut Direktur ICI Singgih Widagdo, dukungan Bank Dunia terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia sampai 26% seharusnya juga bisa direalisasikan tanpa harus mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi.

Pasalnya, katanya, rerata produksi batu bara Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kebutuhan.

“Terus terang kami respect dengan segala upaya apapun untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Pertanyaannya sekarang, apakah komitmen Bank Dunia itu real dan implementasinya seperti apa? Saya melihat yang benar-benar
renewable energy di Indonesia itu kan geothermal dan batu bara tidak. Tetapi persoalannya, geothermal kan berhadapan dengan regulasi,” katanya hari ini.

Di sisi lain, dia melanjutkan penggunaan batu bara sebagai energi ramah lingkungan hanya terkendala dengan keterbatasan teknologi karena, mengingat tingkat produksinya cukup tinggi.

Menurut dia, Bank Dunia seharusnya juga bisa meningkatkan pemanfaatan batu bara tanpa harus merusak lingkungan dengan meminimalkan biaya dengan bantuan transfer teknologi.

“Itu [implementasi teknologi] yang belum terjawab. Kalau hanya sekedar pemanfaatan geothermal, masih bermasalah dengan regulasi. Batu bara itu, produksinya terlanjur tinggi sekali dibandingkan dengan
demand. Sekarang, seberapa jauh Bank Dunia bisa berbuat sehingga batu bara lebih dipandang sebagai energi ramah lingkungan, bukan sebagai komoditas,” tutur Singgih.

Sementara itu, Senior Energy Specialist Bank Dunia Xiaodong Wang dalam laporannya mengatakan komitmen Bank Dunia itu sejalan dengan potensi sumber panas bumi terbesar duni yang dimiliki Indonesia.

Selain itu, katanya, pemerintah juga memiliki cetak biru untuk mengembangkan tenaga panas bumi dengan kapasitas setidaknya 6.000 MW hingga 2020.

“Indonesia mempunyai kemampuan hingga 27 giga watt energi dari panas bumi,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut dia, walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi soal panas bumi, tetapi masih diperlukan persyaratan wajib bagi perusahaan listrik untuk membeli tenaga panas bumi pada tarif
feed-in tetap. (wiw)

Prancis Berpeluang Investasi Biofuel di RI

textTEXT SIZE :
[ OkeZone ]
by Wilda Asmarini - Okezone

JAKARTA - Pertemuan pihak Kementerian ESDM dengan delegasi Prancis hari ini membuka peluang Prancis untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Investasi tersebut tidak hanya untuk proyek domestik, tapi juga untuk proyek ekspor seperti proyek biofuel.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo saat ditemui usai bertemu dengan delegasi Prancis di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (7/4/2010).

"Dia (delegasi Prancis) bilang salah satunya memberikan pendanaan untuk proyek yang tidak hanya domestik tetapi juga ekspor. Misal biofuel kan ada potensi untuk ekspor, saya dorong untuk ekspor," tutur Evita.

Sementara untuk proyek LNG, menurutnya investor Prancis tersebut tengah mempertimbangkannya. Mereka, lanjutnya, baru memberikan Euro 10 miliar ke PNG LNG Project.

"Mereka (investor Prancis) baru memberi 10 miliar euro ke PNG LNG project, proyek harus ada yang untuk eskpor, tetapi itu pun harus ada keterlibatan pemerintah," tukasnya.

Terkait LNG, Evita menuturkan bahwa investor Prancis tersebut juga mempertanyakan aturan pemerintah tentang LNG. Menurut Evita, pemerintah lebih mendahulukan domestik.

Tapi menurutnya pemerintah menyadari gas tidak bisa diproduksi bila mencapai harga keekonomian. "Karena kalau tidak sampai keekonomian, tidak ada yang mau mengembangkan," tandasnya.

Dalam kesempatan ini Evita juga menyebutkan APBNP untuk harga minyak (ICP) saat ini sementara sebesar USD77 per barel. Salah satu faktor pemicunya yaitu buruknya kondisi cuaca dunia.
(ade)

Monday, May 4, 2009

WB, ADB financing model under fire

Best Article



Riyadi Suparno ,  The Jakarta Post ,  Nusa Dua, Bali   |  Mon, 05/04/2009 2:07 PM  |  Headlines

Why do the World Bank (WB) and the Asian Development Bank (ADB) finance coal-fired energy instead of geothermal and solar energy, and why do they finance the development of roads and not railway lines?

Emil Salim, a former minister for the environment during Soeharto's time, has the answer.

"The key is you pick up projects that are helpful in reducing *poverty and unemployment*, and you go away from investments that are climate resilient," Emil told officials from the ADB and the WB at a seminar on climate change on Sunday.

Emil suggested the ADB and the WB follow the path of Norway in selecting investment projects. Norway, Emil said, did not make investments in tobacco, sugar, salt and other industries that are unhealthy and even reduce the quality of life. "Can't the World Bank and ADB devise similar things: No investment in climate endangering activities? That's missing in the World Bank and ADB."

Salvano Briceno, director of the United Nations' International Strategy for Disaster Reduction, concurred, saying that no banks and even no governments have given priority to reducing risks and vulnerability to climate and disaster in their project financing.

The majority of money, he said, goes to projects with no risk reduction, which makes them prone to disasters. Worse, much of the money goes to responses after disasters happen, i.e. to projects to rebuild houses, bridges, roads and other destroyed infrastructure.

"The reason money goes to the response is because it gives great visibility to political leaders. It's what we call the CNN syndrome. No better time to advertise your works than when a disaster happens. And you have assured spots on TV. But you don't have it when you build schools, when you built hospitals."

He suggested that the World Bank and ADB start advising governments to incorporate environment, risk and vulnerability to disaster measures into their projects.

In response, ADB vice president for knowledge management and sustainable development Ursula Schaefer-Preuss said that the bank had addressed environment and climate change in its long-term strategic framework of development. The ADB, she added, had even established a special fund generated from its own income to finance CO2-reducing projects.

But she acknowledged the amount was very small.

J. Warren Evans, director of Environment Department at the World Bank, noted that if the bank incorporated the environment factor into all of its projects it would increase the cost of projects, and it's unclear who should pay the difference.

Most likely project owners and the governments of developing countries, would not be willing to absorb the added environmental costs, he said.

He suggested the issue be discussed and negotiated at an international level to help resolve the problems; at the upcoming climate change negotiation in Copenhagen, later this year, for instance.

The problem is, financing climate change adaptation is not yet on the table for Copenhagen. Financing for climate change mitigation, which is already incorporated in the Kyoto Protocol, is however.

Evans predicted it would be an uphill battle to simply include financing adaptation into the climate change conference agenda in Copenhagen. But, it's worth a try.