Ketua DPR: Jangan Pakai Opsi Terakhir

[ Republika ]

JAKARTA--Ketua DPR, Agung Laksono, tak setuju harga BBM bersubsidi dinaikkan. Kebijakan itu dinilainya hanya membebani rakyat berpenghasilan rendah, seperti pegawai negeri dan karyawan perusahaan kecil. ''Kondisi rakyat sudah sangat parah,'' kata Agung, Senin (5/4).

Apalagi, katanya, alternatif lain masih bisa dijalankan ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi, seperti penjadwalan utang luar negeri. ''Sebaiknya, jangan dipakai opsi terakhir itu,'' pintanya.

Sementara itu, kenaikan harga BBM secara terbatas, menurut Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin, Bambang Soesatyo, sudah diantisipasi pelaku usaha. ''Bahkan, kita tadinya berharap rapat kabinet terbatas sudah bisa memutuskan besaran kenaikan dan kapan diberlakukan, tapi ternyata masih diambangkan.''

Mengenai besarannya, Bambang menyerahkan ke pemerintah. Hanya, katanya, jika kenaikan harga BBM jauh di atas 10-30 persen, dampaknya terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah sangat besar.

Sumber Republika di pemerintahan menyebutkan bahwa ada tiga langkah tambahan pengamanan APBN, yakni perluasan smart card, subsidi terbatas, dan kenaikan harga BBM. Smart card adalah bagian dari program penghematan konsumsi BBM bersubsidi.

Sedangkan, subsidi terbatas merupakan program penghematan BBM bersubsidi yang hanya diberikan untuk kendaraan umum dan sepeda motor. Sementara itu, untuk kenaikan harga BBM, skenario kenaikannya rata-rata 28,7 persen.

Prediksi Kenaikan Harga BBM
Premium / Rp 4.500 / Rp 6.000
Solar / Rp 4.300 / Rp 5.500
Minyak Tanah / Rp 2.000 / Rp 2.500
Kenaikan rata-rata 28,7 persen.

(evy/dsy/wed )